BKN Honorer Kategori II

Aplikasi Tenaga Honorer Kategori II
Selasa, 10 April 2012 10:13

Aplikasi perekaman data Tenaga Honorer Kategori II tahun 2010 sudah bisa didapatkan bagi instansi daerah di kantor Regional BKN sedangkan untuk instansi pusat di BKN Pusat Gedung II lantai 12. Ruang Pranata.
Mari kita berdo'a mudah - mudahan keinginan honorer kategori II dikabulkan..amin.....

RPP Pengangkatan Guru Honorer Final

JAKARTA (RP)-Tidak sia-sia aksi unjuk rasa 20 ribu lebih guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di depan Istana Kepresidenan, Senin (20/2). Hari ini, sepuluh perwakilan PGRI diminta ikut rapat finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengangkatan Tenaga Honorer di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistyo menjelaskan, aksi unjuk rasa ribuan guru ini benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sebenarnya dia sudah menghimbau kepada para guru untuk tidak unjur kasa. ‘’Tapi upaya pengangkatan honorer ini sungguh keterlaluan,’’ kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya sudah bisa disahkan sejak 2009 silam.

Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Bahkan dia mengatakan, ada salah satu menteri yang berpidato ke mana-mana yang isinya justru menyalahkan guru honorer sendiri. ‘’Ya masak pantas ada menteri yang ngomong siap suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp200 ribu per bulan,’’ kata Sulistyo sambil mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.

Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memposisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntut upah layaknya buruh pabrik.

Di tengah kegelisahan sejumlah guru honorer itu, untungnya bisa sedikit terobati. Tepatnya setelah mereka kemarin sore diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Julian Aldrin Pasha, juru bicara presiden. ‘’Dari Kemendikbud diwakili Wakil Menteri bidang Pendidikan. Tapi datangnya telat,’’ ucap Sulistyo.

Hasil dari pertemuan tersebut, hari ini sepuluh perwakilan PGRI diundang untuk ikut berdiskusi dalam finalisasi RPP Pengangkatan Tenaga Honorer. Pertemuan pembahasan finalisasi ini direncanakan, Selasa (21/2) petang ini di kantor Kemen PAN-RB.

Sulistyo menjelaskan, upaya Kemen PAN-RB yang bersedia mengajak perwakilan guru honorer anggota PGRI harus disambut baik. Dengan cara ini, perwakilan honorer bisa ikut menyumbangkan aspirasinya. Langkah ini, kata Sulistyo, bisa menghindari adanya persoalan pelik pasca penandatanganan RPP pengangkatan honorer oleh Presiden SBY.

Selama ini, Presiden SBY memang beralasan tidak segera mengesahkan RPP tersebut karena diliputi kecemasan. Orang nomor satu di republik ini tidak mau ada polemik yang tambah pelik setelah pengesahan RPP tadi. Sehingga, dia meminta Kemen PAN-RB dan kementerian terkait lainnya untuk merumuskan lebih bagus lagi RPP itu.

Jika hari ini finalisasi RPP itu benar-benar rampung, dijadwalkan Kamis draf RPP bisa dimasukkan ke Sekretariat Negara (Sesneg). Sulistyo mendapatkan bocoran jika sudah masuk ke Sesneg, RPP ini akan dibawa di rapat terbatas. Rapat ini akan diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg.

‘’Tidak perlu menunggu sampai April,’’ ujar Sulistyo. Sebelumnya memang sempat muncul kabar jika Kemen PAN-RB memasang target finalisasi RPP Pengangkatan Honorer April mendatang.

Jangan Setor Upeti
Di tengah kabar baik ini, Sulistyo menghimbau para tenaga honorer di daerah. Dia menyerukan supaya para tenaga honorer, baik guru maupun tenaga lainnya, untuk tidak menyetor uang ke bupati atau wali kota. Dia menegaskan jika pengangkatan ini murni rencanan negara dan tidak dipungut biaya. ‘’Meski yang datang itu tim sukses bupati atau wali kota, jangan mau memberi uang,’’ kata dia.

Selama ini, Sulistyo mengatakan ada laporan jika setiap honorer diminta Rp40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama para honorer akan dicoret. Sehingga, tidak bisa mengikuti tahap validasi dan verifikasi.

Yusuf/3bl.sari

Data guru dan Karyawan

Kepala Sekolah : Bambang Sugito, S.Pd
Dewan Guru
1. Siswantoro, S.Pd

2. H. Ustadi, S.PdI
3. Nurhaili, S.Pd
4. Didiet Trilaksono
5. Wiwin Fitriyanti, S.Pd
6. Hidaman Yusuf, S.Pd
7. Iva Silviana, S.PdI
8. Joko Sanistiyantono
9. Saidatul Koyimah, S.Pd
Penjaga SD/ karyawan : Suhaidi

Salah sau sudut semangatnya anak - anak dalam belajar tentunya perlu persiapan khusus untuk memberikan pengalaman yang baru bagi mereka yang bersifat menyenangkan

Petunjuk dan Format Data Instrumen Pendaftaran NUPTK

Petnjuk dan Format Data Instrumen Pendaftaraan NUPTK bagi PTK
(Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

NUPTK sangat penting bagi PTK (pendidik dan tenaga kependidikan) karena NUPTK menunjukkan terdatanya seorang PTK secara nasional.

Manfaatnya, dapat mengikuti/menerima program-program pemberdayaan, pemberian kesejahteraan dan peningkatan kompetensi, kualifikasi, serta peningkatan profesionalisme (sertifikasi) yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Jakarta.

Berikut petunjuk untuk mendapatkan NUPTK

Bagi yang belum pernah mengisi instrumen PTK atau data PTK belum lengkap:

1. Ambil format instrumen individu data PTK di sekolah atau di Dinas Pendidikan Kab./Kota bagian Ketenagaan Sekretariat Pendaftaran.
2. Isi dengan benar dan selengkap-lengkapnya sesuai petunjuk! NUPTK bisa keluar tergantung dari kelengkapan dan keabsahan instrumen.
3. Kumpulkan ke TU sekolah/Kepala Sekolah atau langsung kirim ke Dinas Pendidikan Kab./Kota untuk dientri.
4. Dikirim ke LPMP (oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota) dan akan dikirim ke Ditjen PMPTK Jakarta untuk dikeluarkan NUPTK-nya.

Ini dokumenya anak - anak ketika Kegiataan PORGUS di SDN 1 Watukebo...